You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Dinas KPKP Awasi Peredaran Telur Tetas dan Infertil
photo Doc - Beritajakarta.id

Dinas KPKP Lakukan Pengawasan Peredaran Telur Tidak Layak Konsumsi

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian (KPKP) DKI Jakarta melakukan pengawasan peredaran telur tetas atau hatched eggs (HE) dan telur infertil di sejumlah pasar pekan ini.

Telur infertil dan HE

Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada telur hatched dan telur infertil yang diperjualbelikan sebagai telur konsumsi di pasar tradisional di Jakarta.

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Darjamuni mengatakan, pengawasan ini mendukung Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/PK.230/2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.

Dinas KPKP Beri Layanan Kesehatan Kuda Delman Saat Pandemi COVID-19

"Pada pasal 13 ayat 4 disebut pelaku usaha integrasi, pembibit Grand Parent Stock (GPS) dan PS, pelaku usaha mandiri dan koperasi dilarang memperjualbelikan telur tertunas dan telur infertil sebagai telur konsumsi," ujarnya, Senin (11/5).

Darjamuni menjelaskan, bentuk pengawasan peredaran telur tetas dan telur infertil di pasar-pasar tradisional diantaranya, pengambilan sampel telur, pengujian sampel telur di laboratorium Badan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Kementerian Pertanian, serta Laboratorium Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan DKI Jakarta.

"Kami ingin memastikan produk pangan agar aman dikonsumsi masyarakat. Pengawasan ini juga sekaligus untuk mendukung kestabilan harga telur ayam konsumsi dan menjamin mutu telur konsumsi yang beredar di Jakarta," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1169 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1148 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye912 personAnita Karyati
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye910 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye835 personBudhi Firmansyah Surapati